Oleh  Indra J Piliang

Airin dan Andreas adalah wajah baru. Keduanya belum mengenal birokrasi sebagai bagian penting dari pemerintahan. Bahwa kelak ketika memimpin, inovasi menjadi bagian yang harus dikompromikan. Bukan hanya kepada publik, melainkan kepada birokrasi yang mendukung, disamping tentunya juga kepada anggota DPRD Kota Tangerang Selatan.

Kedua sosok ini, mau tidak mau juga berhubungan dengan beragam organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, kampus, sekolah, pesantren, sampai segala bentuk lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari masyarakat. Tentu juga berhubungan dengan kalangan pers, sebagai salah satu pilar penting dalam menyampaikan informasi publik. Dan tentu juga dengan pemerintahan pusat, dalam arti kementerian-kementerian negara sampai kalangan parlemen nasional.

Nah, dari kedua sosok yang sama-sama terkenal atau populer ini, yakni Airin dengan Andreas, siapakah yang memiliki kompetensi lebih? Masyarakat perkotaan seperti Tangsel tentu lebih membutuhkan kompetensi, ketimbang popularitas. Kenapa? Karena penduduk Tangsel banyak yang terkenal. Kalau di daerah lain diluar Tangsel, barangkali keterkenalan menjadi faktor kunci. Namun, untuk sebuah kota baru, Tangsel memerlukan kompetensi.

Apa kata lain untuk kompetensi? Kecakapan. Kecakapan tentu berbeda dengan kecakepan. Cakap berbeda dengan cakep. Dunia entertainment membutuhkan kecakepan, terutama di Indonesia. Bukan berarti tidak ada kecakapan, namun amat terbatas bagi sosok-sosok yang di belakang layar. Kecakapan belum banyak muncul di dunia hiburan kita. Rasa kehilangan terasa dalam untuk aktor-aktor serba bisa seperti Benyamin S.

Sebaliknya, dunia pemerintahan (sebagai bagian dari dunia politik), lebih membutuhkan kecakapan. Kecakapan di pemerintahan tentu bisa dipelajari. Bagi daerah yang sudah mapan dari sisi sistem pemerintahan, bisa jadi faktor kecakapan pimpinan tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk kasus Tangsel, ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan, tentulah membutuhkan sentuhan dan kecakapan seorang ibu.

Tentu tidak banyak yang menduga bahwa Airin dan Andreas akan menjadi dua ikon penting dalam wajah pemerintahan Tangsel ke depan. Keduanya bukanlah jenis politisi yang lebih sering hendak melukai lawan. Sebaliknya, keduanya muncul sebagai sosok yang mungkin akan saling mengobati ketika ada luka.

Walau begitu, keduanya tentu memiliki jam terbang yang berbeda. Perbedaan-perbedaan itulah yang nanti akan menentukan bagaimana pengaruh keduanya, ketika salah satu terpilih, sementara yang lain harus puas berada di luar pemerintahan. Bisa jadi, siapapun yang berada di luar akan dirangkul untuk kepentingan Tangsel yang lebih luas. Seseorang yang pernah mengalami fase yang emosional seperti pilkada, tidak dengan mudah bisa kembali ke kehidupan normalnya, apalagi kalau bukan seorang yang memiliki mentalitas politikus.

Masyarakat Tangsel mengenal Airin sebagai sosok yang sudah berbuat, ketimbang berbual. Barangkali persiapannya untuk maju lebih lama dari kandidat lainnya. Artinya Airin mengenali dengan baik tujuannya. Maju ke pilkada bukanlah sesuatu yang diputuskan tiba-tiba, hanya karena ada peluang, misalnya. Maju ke pilkada adalah komitmen, sekaligus usaha yang tak mudah. Di negara-negara demokrasi, seperti Amerika Serikat, kisah Airin yang pernah maju pilkada sebetulnya memberi manfaat bagi publik. Barack Obama, misalnya, menuturkan dengan baik riwayat kekalahannya, sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat pertama yang berkulit hitam.

Sementara, Andre atau Andreas dikenali sebagai sosok penyanyi, pemain film dan sekaligus pelawak dalam Opera Van Java. Andre termasuk satu dari sedikit sosok yang masih bertahan di dunia hiburan, ketika begitu banyak talenta baru menuai penonton. Dan kebetulan Andre dikenali masyarakat Tangsel, jadilah Andre menapak dunia yang bukan dunia hiburan: pemerintahan. Mengambil contoh Amerika Serikat lagi, sosok seperti Ronald Reagan dan Arnold Schwarzenegger pernah menjadi presiden atau gubernur negara bagian. Reagan dan Swarzenegger telah memiliki jejak rekam dalam politik sebelum maju. Andreas, belum sama sekali. Tiba-tiba pelawak ini muncul dalam kancah politik Tangerang Selatan.

Airin versus Arsid

Gambaran Airin versus Andreas itu tidaklah mencerminkan pertarungan yang sebenarnya.  Yang ril adalah Airin versus Arsid, sama-sama calon walikota. Kata orang bule: apple to apple alias seimbang. Pertarungan kedua apel, eh, tokoh ini yang menentukan wajah Tangsel lima tahun ke depan. Mau yang manis atau yang pahit? Mau yang rasa kosmopolitan atau magis-tradisional? Yang menumbuhkan semangat kebersamaan atau kedaerahan sempit?

Airin menata pengenalan dirinya kepada warga Tangsel dengan langkah yang tertib, elagan dan teratur. Airin mulai dengan kegiatan berbasis warga, taman bacaan, go green movement, pengolahan sampah secara mandiri dan kegiatan-kegiatan lainnya. Airin adalah seorang aktivis sosial. Airin adalah ketua PMI Tangsel dan pembina posyandu. Sepertinya Airin sangat menyadari bahwa kedaulatan ada di tangan warga. Karenanya langkah-langkah yang dimulai Airin dari bawah termasuk pendekatan partisipatif. Secara tidak langsung Airin berbuat dan mengatakan: Citizen First!

Arsid adalah mantan camat di lebih dari satu kecamatan. Arsid paham sekali permainan politik lokal dan teknik-teknik mendapatkan suara. Camat adalah mesin birokrasi pemerintahan pusat dan daerah paling efektif. Kalau orientasinya adalah perolehan suara, maka seorang camat bisa memaksimalkan dukungan. Pengalaman Arsid di birokrasi kabupaten Tangerang tentu juga terkait trik-trik praktis memperoleh suara pemilih. Trik-trik ini berhasil. Arsid memperoleh suara signifikan mengimbangi Airin. Pengalaman sebagai birokrat di lingkungan kabupaten Tangerang dan pemahamannya akan peta politik lokal menguntungkan Arsid, ketimbang Airin.

Itulah beda antara Airin dengan Arsid. Airin berorientasi kepada partisipasi warga sejak awal menjalankan kegiatan-kegiatan sosial. Arsid malah terlihat berorientasi kepada mobilisasi dengan unsur ketiba-tibaan. Airin dialogis, sementara Arsid monologis. Dua karakter yang antagonistis. Nah, silakan membayangkan wajah Tangerang Selatan ke depan dari gaya dan pendekatan kedua calon walikota ini.

 

Benyamin versus Andreas

Wakil walikota adalah pembantu walikota. UUD sama sekali tak menjamin keberadaan wakil walikota. Malahan, dalam rencana perubahan terhadap UU tentang Pemerintahan Daerah, wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil walikota nanti bisa jadi dipilih oleh DPRD atau oleh gubernur, bupati atau walikota terpilih. Atau malah dihilangkan sama sekali.

Karena itu, sang wakil walikota harus mampu mengambil peran-peran yang kosong atau yang tidak termaksimalkan dari sang walikota. Kalau sang wakil tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka kedudukannya hanya sekadar hiasan saja dalam etalase pemerintahan dan politik.

Nah, bagaimana membandingkan antara Andre dengan Benyamin? Sejujurnya, Benyamin tentu akan lebih berperan. Sebagai birokrat dengan posisi terakhir sebagai Kepala Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),  Benyamin akan sangat membantu Airin. Ibaratnya: Benyamin adalah seorang penasehat senior, tetapi juga sekaligus bagian resmi di pemerintahan. Benyamin seperti mengambil peran Lee Kuan Yeuw yang menjadi menteri senior di Singapura.

Dalam hal ini Airin bisa memainkan peran-peran teknis-simbolis dan Benyamin mengisi peran-peran konseptual-intelektual. Gagasan-gagasan pembaharuan Airin dilekatkan oleh Benyamin ke dalam sistem birokrasi yang rumit. Airin adalah orang luar yang masuk ke dalam sistem birokrasi, sementara Benyamin adalah pihak dalam yang menyambut perubahan. Kedua figur ini memiliki kecakapan yang berbeda, sehingga mampu menjadi kombinasi yang jenius bagi kemajuan Tangsel sebagai Kota baru hasil pemerkaran.

Nah, disinilah masalah bagi pasangan Arsid-Andreas. Bisa jadi Andre nanti yang menjalankan peran-peran simbolis, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan populis. Tetapi, siapa yang sebetulnya walikota? Dominasi sosok Arsid sebagai birokrat di satu sisi, dan hegemoni populisme Andre di sisi yang lain, membawa ketimpangan dalam peran. Benarkah begitu?  Mari kita lihat...

Jakarta, 18 Februari 2011
 
Indra J Piliang: Penulis dan Politisi.

Oleh  Subairi

Dalam bukunya yang terkenal The Decline of Constitutional Democracy (Feith 1962), Herbert Feith membuat dua tipologi kepemimpinan dalam sejarah politik Indonesia, yakni solidarity maker dan tipe administrator.  Menurut Feith, dua tipologi ini menggambarkan pola dan strategi kepemimpinan dalam mewujudkan visi politik tertentu.

Solidarity maker lebih mengedepankan strategi retorik guna mengumbar gelora dan penyatuan solidaritas dengan memainkan simbol-simbol identitas. Sedangkan administrator lebih mengedepankan kecakapan administratif guna kelancaran implimentasi visi dalam jejaring aparatus Negara.

Dwi tunggal Soekarno-Hatta menyatukan dua tipologi ini dalam kepemimpinan politik Indonesia. Dengan latar aktivis, kepribadian yang menarik dan kemampuan retorika yang memukau Soekarno menjadi personifikasi tipe solidarity maker. Sedangkan Hatta dengan kecakapan tehnis organisatoris mewakili tipe administrator.

Dalam pandangan Feith, penyatuan dua tipologi itulah yang menjadi kunci sukses kepemimpinan dwi tunggal, baik pada era revolusi maupun demokrasi liberal. Tesis ini juga menjadi penjelas dibalik setiap kegagalan, seperti kabinet Wilopo yang mayoritas bertipe administrator jatuh di tengah jalan. Kabinet Wilopo tidak mampu menyatukan dua tipologi kepemimpinan yang dibutuhkan politik Indonesia.

Hingga kini, tesis Indonesianis asal Australia itu masih relevan dalam menjelaskan sukses-tidaknya kepemimpinan politik dalam setiap episode sejarah Indonesia. Masa Orde Baru misalnya, dengan kecakapan memainkan simbol-simbol identitas Soeharto mampu menjadi sosok solidarity maker yang secara bergantian didampingi wapres dengan tipe administrator. Hal sama juga terwujud dalam kepemimpinan SBY-JK, terlepas kontroversi di dalamnya.

Bagaimanapun, tesis Feith ini sudah menjadi epistem tersendiri dalam ilmu politik Indonesia. Pemikirannya bahwa politik Indonesia membutuhkan kolaborasi tipe pemimpin solidarity maker dan administrator mampu menyibak tirai gelap dalam setiap gonjang-ganjing politik yang sebelumnya tak terjelaskan. Bahkan, tesis Feith ini juga bisa digunakan dalam menganalisis sukses tidaknya kepemimpinan di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai wilayah otonom baru yang sedang berihtiar menentukan pemimpinnya.

***
Sebagai bagian kultur dan struktur politik Indonesia, hadirnya kepemimpinan kolaborasi solidarity maker dan administrator bagi Tangsel adalah kebutuhan mutlak demi sukses visi pembangunan. Tangsel sebagai kota pemekaran baru dengan segenap permasalahannya seperti sampah, infrastruktur dan lingkungan membutuhkan sosok solidarity maker untuk menggelorakan etos, penyatuan identitas  dan emosi kebersamaan yang ditampung dalam visi serta program yang memukau. Sementara sosok administrator dibutuhkan untuk pembenahaan tata kelola pemerintahan demi kelancaran sirkulasi visi dalam birokrasi.

Mengikuti Feith, sukses Tangsel sebagai kota baru sangat ditentukan oleh sejauhmana kemampuan warga bisa memilih tipe pemimpin solidarity maker sebagai Walikota dan administrator sebagai Wakil Walikota.

Hingga kini ada dua pasangan calon yang bersaing ketat, Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie dan Arsid-Andre Taulany. Sementara dua pasangan lainnya diprediksi tidak akan meraup suara signifikan. Pasangan manakah yang mencerminkan kolaborasi solidarity maker dan administrator?

Arsid adalah birokrat. Ia pernah menjadi Camat. Rekam jejak Arsid dalam berbagai posisi birokrasi penting diangkat dan dianalisis, baik prestasi maupun kegagalannya untuk mengetahui sejauh mana dia bisa dikatakan administrator sejati. Sebab tipologi pemimpin bagi sosok berlatar birokrat adalah administrator, bukan solidarity maker.

Birokrat adalah pelaksana tugas-tugas pemerintahan, dan kecakapan yang dimiliki oleh seorang birokrat tidak lebih dari kemampuan tehnis dalam jejaring birokrasi. Ia tidak visioner dengan gagasan-gagasan cemerlang masa depan. Karenanya, posisi tepat untuk tipe birokrat sebenarnya adalah wakil walikota.

Sementara Andre Taulani, wakil Arsid, adalah pelawak dan pernah jadi musisi. Dilihat dari latar belakangnya, ia sama sekali tidak punya pengalaman dalam organisasi sosial maupun pemerintahan. Latar pendidikannya juga tidak membanggakan. Banyak pihak mempertanyakan, kecakapan atau kemampuan apa yang ditawarkan Andre kepada warga sehingga dia berani tampil sebagai calon wakil walikota.

Tidak ada yang bisa diharapkan dari sosok Andre selain menghibur penonton lewat lawakannya. Tentu sangat sulit mencari tipologi pemimpin dalam khazanah ilmu politik yang cocok bagi calon seperti Andre, atau jangan-jangan bahkan tidak pantas dimasukkan dalam tipe pemimpin. Dengan demikian, pasangan Arsid-Andre adalah kolaborasi birokrat dan pelawak, sebuah kolaborasi yang tidak ada padanannya dalam teori maupun praktik politik.

Sangat berbeda dengan pasangan Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie. Airin adalah aktivis sosial, ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangsel dan telah memprakasai berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dalam berbagai bidang, seperti pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Komunitas Masyarakat Gemar Membaca (Magma) yang sukses menggairahkan minat baca dan penghargaan nasional. Ditambah sosok dan kepribadiannya yang penuh empati dan cara penyampaian gagasan yang  memukau, alumni pasca sarjana Unpad itu adalah sosok pemimpin tipe solidarity maker.

Sementara Benyamin Davnie, wakil Airin, adalah birokrat berpengalaman. Tak kurang dari 12 jabatan birokrasi sudah ia tangani, mulai Camat hingga Asisten Daerah Tata Pradja (ASDA I), dan Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA). Berbagai prestasi dan penghargaan juga telah diterima, seperti penghargaan Satyalencana Karya Satya X Tahun yang diberikan langsung oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri pada tahun 2003 atas prestasi kerja selama 10 tahun tanpa cacat.

Sangat tepat Benyamin dimasukkan dalam tipe pemimpin administratif dan sangat tepat pula ia menjadi wakil Airin. Sehingga pasangan Airin-Benyamin ini mampu mencerminkan kolaborasi kepemimpinan ideal, yakni solidarity maker dan administrator.


Penulis, kordinator Asosiasi Kajian Demokrasi Indonesia (Akademi), tinggal di Tangsel

Oleh Indra J Piliang

Sebagai penulis, tentu saya tak ingin terlibat terlalu jauh dalam proses pilkada di Tangerang Selatan. Para pemilih sudah pasti memiliki keputusan tersendiri. Karena itu, serial “Menulis Airin” ini adalah serangkaian pandangan yang barangkali berguna bagi masyarakat di tempat lain. Dengan semakin kuatnya kelompok yang bergerak dengan pencitraan sebagai soko guru politik, akan semakin sedikit ruang bagi munculnya gagasan sebagai penggerak politik. Sehingga membangun gagasan dengan tulisan lebih makan waktu dan tenaga, ketimbang secara instant menyerahkan kepada konsultan atau kaum profesional.

Contoh yang mengemuka adalah seputar politik mobilisasi. Sangat mudah sebetulnya melakukan cara kerja seperti itu. Mobilisasi, dalam hal ini, berarti mengumpulkan sejumlah orang untuk tujuan-tujuan politik dalam waktu singkat. Kampanye terbuka sebetulnya adalah bentuk dari politik mobilisasi ini. Masyarakat dihalau untuk ke lapangan sepakbola, lalu dihadiahi nyanyian atau siraman air. Kaos-kaos juga dibagikan, kadang dengan amplop.

Mobilisasi semacam itu bukan hanya ciri masyarakat Indonesia, melainkan juga di negara-negara maju. Bahkan, pada hari pemungutan suara di Amerika Serikat, para anggota tim sukses masih memerlukan diri untuk menyediakan kendaraan antar jemput bagi pemilih. Politik mobilisasi bukanlah cacat dalam politik. Apalagi kalau pada hari kampanye atau hari pemilihan, sang pemilik suara memerlukan kegiatan di tempat lain.

Kalau Indonesia sudah semakin mengenal sistem pemilu yang moderen, misalnya dengan menggunakan e-voting (voting secara elekronik), maka mobilisasi tidak lagi menjadi penting. Namun, bisa jadi mobilisasi dilakukan lewat bentuk lain, misalnya melalui email atau sms. Saya seringkali menerima email dari Barack Obama atau istrinya, terkait dengan sejumlah pemilu di Amerika Serikat. Isi email itu adalah meminta dukungan, termasuk donasi (sumbangan uang) ke markas kampanyenya.

***
Begitu juga dengan unjuk kebolehan di bidang lain sebelum pemilu. Seorang lawyer alias pengacara, misalnya, layak menunjukkan prestasi kepengacaraannya ketika terjun ke politik praktis. Siapa saja client yang dibela selama menjadi pengacara? Apakah pernah meninggalkan tas di ruangan hakim? Itu yang disebut sebagai rekam jejak. Bagi publik, rekam jejak itu perlu untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan dalam mengurusi publik.

Airin, misalnya, adalah Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Tangsel. Prestasi PMI akhir-akhir ini menguat. Simpati publik semakin bertambah setelah Jusuf Kalla terpilih sebagai Ketua Umum PMI Pusat. Bukan karena Jusuf Kalla semata, melainkan kinerja PMI meningkat seiring dengan bencana banjir bandang di Wasior, tsunami di Mentawai dan letusan Gunung Merapi. Airin, tentu hanya unsur kecil yang mendorong PMI menjadi organisasi yang disegani.

Selain itu, Airin juga menumbuh-kembangkan Taman Bacaan Masyarakat (TBM). TBM ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, baik di desa ataupun di kota. Dalam pemilu lalu di Sumbar, saya juga membawa banyak buku ke daerah pemilihan. Bagaimanapun, masyarakat membutuhkan buku-buku bermutu. Hanya saja, dari sekadar membawa buku sampai membentuk TBM tentu membutuhkan kerja-kerja jangka menengah dan panjang.

Siapa yang mau melakukan pekerjaan semacam menjadi Ketua PMI atau pemrakarsa TBM itu? Apakah tak layak terjun sebagai politisi dan meraih simpati dari jejak rekam sebelumnya? Airin, apapun hasil pilkada, tetaplah seorang filantropis yang bergerak maju dalam proses politik. Filantropis adalah orang yang memberikan bantuan kepada orang lain dari jerih payah pribadi. Dalam bentuk yang paling maju, filantropis malah membentuk organisasi seperti yayasan untuk mencapai dunia yang lebih luas. Ford Foundation, misalnya.

Apakah hina sebagai aktor filantropis, lantas mengatakan tentang jejak rekam sebelumnya? Dalam ranah politik moderen, justru sebaliknya. Seorang politikus layak mempertahankan argumen-argumen dibalik apa yang dilakukan sebelumnya. Sebaliknya, politikus juga bisa menyerang argumen-argumen pihak lawan. Tanpa harus merasa paling benar. Tanpa harus mengatakan orang lain lebih buruk. Selama hukum belum menentukan batas-batas pelanggaran, maka argumen apapun dalam politik adalah sah.

***
Argumentasi sebagai bagian dari dinasti politik Banten justru menutupi hal-hal positif dalam diri Airin. Padahal, tuduhan dinasti juga semakin tak relevan, mengingat ukuran yang dipakai adalah pemilu. Bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempertanyakan “monarki” di Yogyakarta, karena ada Sultan Yogyakarta terus-menerus diangkat tanpa pemilihan? Selama Airin mengikuti kompetisi dengan bersemangat, maka sebutan dinasti hanyalah usaha yang sia-sia karena bertentangan dengan teks-teks resmi ilmu politik.

Hiruk-pikuk politik akhir-akhir ini menunjukkan bagaimana sulitnya membangun kepercayaan atas partai politik. Sekalipun kinerja pemerintahan SBY-Boediono terus-menerus menurun di mata publik, tetap saja figur SBY hampir tak cacat sama sekali. Masyarakat Indonesia, kenyataannya, memiliki sentimen yang bersahabat atas yang namanya kultur. Berbagai gelar adat yang diberikan kepada SBY, misalnya, menunjukkan bahwa individu jauh lebih diterima, ketimbang partai politik.

Karena itu, memisahkan mana yang menjadi kinerja individual, mana yang bagian dari sebuah rezim atau mana yang terkait partai politik adalah kerja pemilih hari ini. Pisah-pisahkan betul antara kapasitas seorang Airin dengan Arsyid, misalnya. Apakah pembentukan TBM yang diinisiasi oleh Airin adalah langkah yang genuine atau tidak? Dan apakah langkah itu bermanfaat, terlepas dari menang-kalah dalam pilkada?

Airin sudah menceburkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Sedapat mungkin, calon-calon pemimpin formal lain juga melakukan. Apalagi, di masa sekarang dan ke depan, seseorang dalam posisi sebagai kepala daerah bukanlah pengurus birokrasi. Bantuan teknologi informasi semakin banyak. Tugas kepala daerah, dalam banyak hal, adalah mengurusi masyarakat. Bukan pelayan mata rantai birokrasi yang kian rumit.

Dari sini, partisipasi menjadi penting. Warga yang aktiflah yang bisa menilai sejauh mana figur-figur yang bersaing di Tangsel memberi sentuhan kepada kepentingan warga atau tidak. Sebaliknya, warga yang pasif hanya mengandalkan sentimen-sentimen yang berdasarkan informasi terbatas. Dalam kasus di Mahkamah Konstitusi, misalnya, hukuman diberikan kepada proses pilkada. Sama sekali tidak ada pengurangan atas jumlah suara yang dimiliki pihak tergugat.

Kita sedang menata kepentingan warga dalam proses politik seperti pilkada. Mari memisahkan mana yang gabah, mana yang beras. Tanpa kejelian semacam itu, politik hanya sekadar mobilisasi dan doktrinasi tanpa pencerdasan... 

31 Januari 2011

tulisan ini diambil dari http://www.indrapiliang.com/

Oleh
Indra J Piliang
Saking asyiknya memperhatikan lalu lintas informasi seputar Airin Rachmi Diany, saya terperosok ke sejumlah informasi seputar Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Website resmi Pemerintah Kota Tangsel (www.tangerangselatankota.go.id) terakhir kali updated pada 14 Oktober 2010. Malah yang lebih mutakhir adalah blog tak resmi : www.tangerangselatan.wordpress.com atau www.infokom-tangsel.com. Terlihat sekali betapa pejabat sementara Walikota Tangsel tidak begitu memperhatikan lalu-lintas dunia maya. Padahal, untuk kota seluas Tangsel dengan tingkat pendidikan tinggi para penghuninya, informasi lewat internet menjadi penting.

Sementara, Airin memiliki dua website atau blog, yakni www.marimenatatangsel.com dan www.airinrdw.multiply.com. Penelusuran di internet juga menemukan sejumlah blog atau situs yang digunakan untuk kampanye negatif dengan bahasa atau kalimat yang tendensius. Yang lain tentu social media seperti facebook dan twitter. Sekalipun lalu-lintas informasinya sedikit, tetap saja menarik untuk diketahui.

Saya tidak tahu kenapa Airin atau timnya agak terlambat memperkenalkan diri lewat media internet. Ya, dibandingkan dengan Pemda Kota Tangsel, tentu Airin dan tim lebih cepat dan aktif. Namun, tetap saja informasi yang lebih banyak dibutuhkan, terutama untuk mengetahui perbedaan visi dan misi Airin dan pasangannya dengan pasangan yang lain. Kalau perlu, dilakukan analisis atas isi visi dan misi itu.

Terus terang, saya kesulitan untuk menemukan visi dan misi pasangan kandidat yang bertarung dalam pilkada Tangsel, baik Airin ataupun lawan-lawannya. Sebuah website yang berisi analisis para aktivis nasional yang ternyata warga Tangsel, lebih banyak memuat opini pribadi masing-masing tokoh. Ya, sama seperti opini yang saya tulis ini. Opini dan testimoni yang bersifat subjektif, tentunya.

Dari sisi isi, tentu www.marimenatatangsel.com lebih variatif. Sekalipun, tidak lebih banyak mengupas kebijakan yang hendak dilakukan. Padahal, di tengah kesulitan warga menemui langsung para kandidat, tentu kalimat-kalimat yang tersusun di website menjadi penting sebagai bahan pertimbangan. Kalimat-kalimat yang berisi, bukan taklimat-taklimat sekadar penguat bagi serangan negative campaign.

***
Airin telah memulai dengan baik proses sosialisasi dirinya. Kekalahan dalam pilkada Kabupaten Tangerang tidak dengan sendirinya membuat Airin menyingkir dari kehidupan publik. Padahal, waktu maju di Kabupaten Tangerang, Airin hanya calon wakil bupati. Kini, di Kota Tangsel yang lahir dari pecahan Kabupaten Tangerang, Airin lebih mempersiapkan diri dengan baik. Pelajaran dari kekalahan sebelumnya ternyata mendorong pada raihan yang lebih tinggi, walikota Tangsel.

Apakah Airin akan berhasil atau gagal, itu bukan soal utama dalam politik. Untuk sosok yang sudah berpengalaman seperti Airin, tentulah kalah dan menang bukan perkara utama. Dengan memajukan diri saja sebagai calon walikota Tangsel, Airin sudah memberikan alternatif kepada pemilih untuk menentukan masa depan kota. Airin jelas berbeda dengan Arsyid yang mantan camat, misalnya. Camat adalah mata rantai birokrasi dari pusat sampai daerah. Sementara, Airin dengan pengalamannya jelas berasal dari warga masyarakat biasa yang kebetulan menjadi bagian dari keluarga elite politik Banten.

Apa yang dilakukan oleh seorang mantan camat jelas lebih mudah untuk ditelusuri, karena bagian dari pekerjaan seorang pejabat publik. Bisakah seorang mantan camat melakukan inovasi, sebagaimana dengan mantan jenderal dalam panggung politik nasional? Rata-rata camat adalah produk dari sekolah pemerintah yang dikelola Kementerian Dalam Negeri di Jatinangor, Bandung. Sekolah yang sempat menjadi sorotan publik.

Menurut saya, selayaknya informasi seputar kandidat inilah yang perlu disiarkan kepada publik, ketimbang melakukan justifikasi. Kebanyakan aktifis atau akademisi terjebak dengan labelisasi yang penuh opini. Cara seperti ini kurang objektif. Testimoni jelas berbeda dengan pemaparan yang apa adanya, lalu meminta para pemilih untuk mempertimbangkan baik dan buruknya kandidat.

***
Yang saya bingung adalah peranan sejumlah kaum intelektual di Tangsel. Bagi saya, intelektual itu ada di menara langit. Ketika memutuskan masuk ke dunia politik, saya memperlakukan seorang intelektual atau pengamat itu dalam kedudukan yang “suci”. Kalau mereka menjadi politisi, oke. Saya siap berdebat apapun dengan politisi manapun tentang masalah langit sampai bumi.

Tapi, berhadapan dengan orang-orang yang membungkus diri dengan “kaum intelektual”? Bagaimana caranya? Sulit sekali. Sekalipun politisi nasional era kemerdekaan adalah kaum intelektual dan sekaligus penguasa, kini kedudukan politisi jauh lebih “rendah” dari kaum intelektual. Sejumlah survei menempatkan kaum intelektual yang lebih dipercaya, daripada politisi.

Sehingga tidak mudah untuk memberikan penilaian begitu saja, ketika kaum intelektual memberikan informasi yang terkesan netral, padahal berpihak. Bukan edukasi yang diberikan, melainkan mobilisasi. Bukan akurasi atas fakta, melainkan viktimisasi yang subjektif semata.
Politik moderen sebetulnya menggunakan kaum profesional yang jauh lebih banyak, ketimbang pola tradisional. Kita mengenal mereka sebagai spin doctor, yakni seseorang atau sekelompok orang yang bertugas “memelintir” informasi untuk kepentingan pihak tertentu.
Para spin doctor ini memang tak tampil mendampingi kandidat atau tokoh tertentu, karena mereka memang seolah-olah terlihat bukan bagian dari “dunia politik yang kotor” seperti kata mereka.

Spin doctor ini juga berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang kini semakin banyak menyangkut pencitraan atau konsultan politik. Apalagi, tentu spin doctor ini bukan berwujud politisi seperti saya.  Sebagai politisi, saya memiliki lebih banyak kebebasan, sekalipun publik menganggap selalu terkait dengan partai politik. Keberpihakan seorang politisi lebih bisa diperlihatkan secara terbuka, ketimbang spin doctor yang “bermain” tertutup.

Apakah para spin doctor untuk Pilkada Tangsel, misalnya, berpengaruh kepada publik? Belum tentu. Kalau ke hadapan kaum kelas menengah atas di Tangsel, saya kira juga sangat tergantung kepada pekerjaan masing-masing. Sementara bagi kalangan bawah, dipengaruhi juga oleh jenis media sosialisasi yang mereka baca.

Saya tentu hanya berharap: para spin doctor ini tak mengubah dirinya menjadi tenaga kampanye lapangan yang ketahuan. Mengapa? Siapapun yang menjadi penguasa, misalnya, harus mereka kritisi. Siapapun. Tak peduli Airin atau Arsyid, dua sosok yang kini dianggap bersaing ketat. Kalau hanya mengatakan satu kandidat jelek, kandidat yang lain bagus, berarti kerja spin doctor-pun terlalu mudah dibaca.

Dan kita tahu: salah satu masalah dalam transisi demokrasi kita adalah permainan “dua kaki” atau lebih kalangan intelektual. Atau mereka yang menyebut diri sebagai kaum intelektual. Tidak hanya di Tangerang Selatan, tetapi juga dalam pilpres 2009 lalu. Mereka yang mendukung SBY-Boediono juga yang kini mengecam dengan beragam cara.

Quo vadis kaum intelektual?